Tugas Belajar

Tugas Belajar

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011

PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

  1. Penyelenggara Tugas Belajar adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negara asing yang akreditasinya diakui oleh negara asing tersebut dan Pemerintah Indonesia.
  2. Penyelenggara Izin Belajar adalah perguruan tinggi dalam wilayah kabupaten yang telah mendapatkan Izin penyelenggaraannya dan memiliki akreditasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan telah memiliki ikatan kerja sama yang sah dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

Biaya tugas belajar bersumber pada:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur,
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser,
  4. Bantuan Yayasan/Lembaga/Perusahaan/Organisasi Berbadan Hukum,
  5. Bantuan negara asing yang tidak mengikat, dan
  6. Cost Sharing APBD Kabupaten dengan Lembaga/Departemen/Yayasan/ Perusahaan/Organisasi Berbadan Hukum.

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

  1. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut :
    1. Dari SLTA ke D II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,
    2. Dari SLTA ke D III selama 3 (dua) tahun 6 (enam) bulan,
    3. Dari SLTA ke D IV selama 4 (empat) tahun 6 (enam bulan),
    4. Dari SLTA ke S 1 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,
    5. Dari D II ke S 1 selama 3 (tiga) tahun,
    6. Dari D III ke S 1 selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,
    7. Dari D IV ke S 2 selama 3 (tiga) tahun,
    8. Dari S 1 ke S 2 selama 3 (tiga) tahun,
    9. Dari S 2 ke S 3 selama 4 (empat) tahun, dan
    10. Dari dr. Umum ke dr. Spesialis selama 5 (lima) tahun.
  2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

PERSYARATAN

  1. Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, huruf d dan huruf f adalah:
    1. Berdasarkan perencanaan kebutuhan;
    2. Berstatus PNS dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat CPNS;
    3. Usia paling tinggi 35 tahun ke D III dan D IV/S 1, serta 40 (empat puluh) tahun untuk ke S 2 / S 3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD;
    6. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
    7. Mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
    8. Lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
    9. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
    10. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
    11. Tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
    12. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya (bagi yang pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya);
    13. Pendidikan diluar kabupaten Paser;
    14. Melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
    15. Menandatangani surat perjanjian ikatan dinas;
    16. PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
    17. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
    18. Telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling rendah 3 (tiga) tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor.
  2. Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dan huruf e adalah:
    1. Berdasarkan perencanaan kebutuhan;
    2. Berstatus PNS dengan masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun sejak diangkat CPNS;
    3. Usia paling tinggi 35 tahun ke D III dan D IV/S 1, serta 40 (empat puluh) tahun untuk ke S 2 /S3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD;
    6. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
    7. Mempunyai DP3 paling rendah 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
    8. Lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
    9. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
    10. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
    11. Tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
    12. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
    13. Pendidikan diluar kabupaten;
    14. Melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
    15. Besar bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
    16. PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
    17. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
    18. Telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya paling rendah 3 (tiga) tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor.
  3. Persyaratan untuk tugas belajar dengan sumber biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c :
    1. Berdasarkan perencanaan kebutuhan;
    2. Berstatus PNS dengan masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun sejak diangkat CPNS;
    3. Usia paling tinggi 35 tahun ke D III dan D IV/S 1, serta 40 (empat puluh) tahun untuk ke S 2 /S3 pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
    4. Sehat jasmani dan rohani;
    5. Mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD;
    6. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan;
    7. Mempunyai DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya;
    8. Lulus tes/seleksi yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
    9. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
    10. Tidak sedang menjalani proses perkara pidana;
    11. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya (bagi yang pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya);
    12. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat terbit keputusan pemberian tugas belajar;
    13. Pendidikan pada perguruan tinggi negeri diluar kabupaten;
    14. Tidak pernah ditugaskan sebagai PNS tugas belajar;
    15. Melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional angka kredit serta jabatan fungsional umum;
    16. Melaksanakan ikatan dinas setelah selesai pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
    17. Besar bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku;
    18. PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri;
    19. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
    20. Telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister dan Doktor

KEWAJIBAN

  1. Kewajiban dari PNS Tugas Belajar :
    1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan atau pejabat yang ditunjuk;\
    2. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat pendidikan;
    3. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal serta nomor telepon kepada BKD;
    4. Melaporkan perkembangan akademik per semester kepada BKD dan Perwakilan Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
    5. Mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa pendidikan ditentukan harus berakhir;
    6. Melaporkan diri ke BKD paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya tugas belajar;
    7. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai aturan kepegawaian maupun aturan kemahasiswaan; dan
    8. Membayar sejumlah uang ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan surat pernyataan/perjanjian yang ditandatangani sewaktu akan mengikuti tugas belajar, apabila :
    9. Membatalkan atau merubah secara sepihak surat perjanjian tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
    10. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian yang bersangkutan; atau
    11. Tidak melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

PROSEDUR PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Pemberian Tugas Belajar

Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi calon pegawai tugas belajar ke BKD untuk diproses lebih lanjut dengan melampirkan :

  1. Kartu Pegawai,
  2. SK CPNS, PNS, pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir (bagi yang menududuki jabatan),
  3. Ijazah terakhir,
  4. DP3 2 (dua) tahun terakhir,
  5. Surat rekomendasi lulus dari Perguruan tinggi negeri tugas belajar,
  6. KP4 yang disahkan pimpinan SKPD,
  7. Surat pernyataan sanggup mengikuti dan menyelesaikan pendidikan,
  8. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar yang tidak dibiayai dari APBD, dan
  9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

Perpanjangan Tugas Belajar

  1. PNS yang tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar dalam waktu yang ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar dengan mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.
  2. Perpanjangan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan dengan syarat :
    1. Keterlambatan tersebut bukan kesalahan PNS,
    2. Mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi,
    3. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD asal, dan
    4. Tidak mendapatkan tambahan dana bagi tugas belajar.