Ijin Belajar

Ijin Belajar

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011

PENYELENGGARA

  1. Penyelenggara Tugas Belajar adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negara asing yang akreditasinya diakui oleh negara asing tersebut dan Pemerintah Indonesia.
  2. Penyelenggara Izin Belajar adalah perguruan tinggi dalam wilayah kabupaten yang telah mendapatkan Izin penyelenggaraannya dan memiliki akreditasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dan telah memiliki ikatan kerja sama yang sah dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan.
    1. Persyaratan untuk Izin Belajar :
      1. Berdasarkan perencanaan kebutuhan,
      2. Berstatus PNS dengan masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun sejak diangkat CPNS,
      3. Pendidikan pada perguruan tinggi dalam wilayah kabupaten Paser atau Perguruan Tinggi yang memiliki ikatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
      4. Sehat jasmani dan rohani,
      5. Mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan SKPD,
      6. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuhnya sesuai dengan tugas pekerjaan,
      7. Mempunyai DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan tidak ada unsur yang dinilai turun dari tahun-tahun sebelumnya,
      8. Menandatangani perjanjian Izin belajar,
      9. Adanya jaminan mampu membiayai sendiri Izin belajar,
      10. Tidak sedang menjalani proses perkara pidana,
      11. Tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah,
      12. Tidak untuk mendapatkan jabatan,
      13. Tidak diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah,
      14. PNS tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri,
      15. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin,
      16. Pendidikan yang diikuti tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai PNS,
      17. Mengikuti pendidikan setelah terbit Keputusan pemberian Izin belajar dari Pejabat Yang Berwenang, dan
      18. Telah lulus pendidikan jenjang sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun bagi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan Diploma IV atau Sarjana dan 2 (dua) tahun bagi yang akan melanjutkan pendidikan Magister.
    2. Kewajiban dari PNS Izin Belajar :
      1. Melaporkan perkembangan akademik per semester kepada BKD,
      2. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa pendidikan ditentukan harus berakhir,
      3. Melaporkan diri ke BKD paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya Izin Belajar,
      4. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai aturan kepegawaian maupun aturan kemahasiswaan, dan
      5. Pendidikan yang diikuti tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai PNS.

PROSEDUR PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Pemberian Tugas Belajar

Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi calon pegawai izin belajar ke BKD untuk diproses lebih lanjut dengan melampirkan :

  1. Kartu Pegawai,
  2. SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir,
  3. Ijazah terakhir,
  4. DP3 2 (dua) tahun terakhir,
  5. SK Jabatan terakhir (bagi yang menududuki jabatan),
  6. Surat rekomendasi atasan langsung bahwa bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya,
  7. Surat pernyataan sanggup membiayai sendiri pendidikan tanpa dibantu Pemerintah Kabupaten, dan
  8. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian ijazah.

Perpanjangan Izin Belajar

  1. PNS yang tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar dalam waktu yang ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar dengan mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.
  2. Perpanjangan masa Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan dengan syarat:
    1. Keterlambatan tersebut bukan kesalahan PNS,
    2. Mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi,
    3. Mendapat rekomendasi dari Pimpinan SKPD asal, dan
    4. Tidak mendapatkan tambahan dana bagi tugas belajar.