Perencanaan dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Apa itu IKU ?

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) atau IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:
1.  Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2.  Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

LAKIP/LKJIP

Apa itu LAKIP ?

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.

Fungsi LAKIP : 

1.  Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi
2.  Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat
3.  Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya/pemberi wewenang yang ahirnya bermuara kepada presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawabankepada masyarakat
4.  Media informasi, tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good govermance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar diinstansi yang berasangkutan. Salah satu fugsi manajemen adalah pelaporan yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan

RENCANA KERJA

Apa itu RENJA ?

RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENCANA STRATEGIS

Apa itu RENSTRA ?

RENSTRA adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

PENETAPAN KINERJA

Apa itu TAPKIN ?

Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki suatu instansi. Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu badan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan dari pada TAPKIN :
1.  Intensifikasi pencegahan korupsi
2.  Peningkatan kualitas pelayanan publik
3.  Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas

PERJANJIAN KINERJA

Apa itu PERJANJIAN KINERJA ?

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari pada PK :
1.  Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2.  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3.  Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4.  Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

KUMPULAN SURAT KEPUTUSAN